Pemberontakan OPM dan Penanggulangannya

Operasi Papua Merdeka (OPM) merupakan nama istilah yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada setiap gerakan yang ada di Papua maupun di wilayah selain Papua yang memberikan dukungan terhadap pembentukan negara Papua Barat. Mereka ini sering disebut dengan pro-Papua dan kontra-Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (disintegrasi) karena merasa tidak mendapatkan keadilan sehingga melakukan pemberontakan.
Sejarah Operasi Papua Merdeka
Organisasi Operasi Papua Merdeka pada awalnya lahir sejak Indonesia dengan Belanda melakukan perundingan tanah Papua (Perundingan New York) tanpa menghadirkan wakil dari rakyat Papua. Sedangkan pemberontakan mulai timbul akibat ketidakadilan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua. Diskriminasi politik, ras, agama, ketidakmerataan kesejahteraan serta pendidikan memicu pemberontakan itu.
Gerakan Operasi Papua Merdeka pertama kali didirikan oleh Aser Demotekay pada tahun 1963 di Jayapura yang sering disebut dengan faksi pertama. Organisasi ini melakukan aksinya dengan politik kooperasi tanpa melakukan kekerasan. Sedangkan faksi kedua didirikan oleh Terianus Aronggear di Manukwari pada tahun 1964. Faksi yang kedua ini melakukan perlawanan lebih keras.
Kedua organisasi ini mulai berkembang dan memicu rakyat Papua untuk mendirikan organisasi-organisasi kemerdekaan sehingga perkembangan Operasi Papua Merdeka terus meningkat. Kesengsaraan yang mereka alami berimbas dari kesulitan ekonomi Indonesia sehingga membuat mereka semakin menjadi-jadi dan melakukan pemberontakan-pemberontakan besar.
Disamping itu, mereka semakin sakit hati ketika Ali Murtopo, seorang mantan jenderal kepercayaan Soeharto membuat statement, “Jika kamu orang Papua ingin merdeka, maka pergilah mengemis kepada Amerika dan meminta salah satu pulau di Pasifik atau pergilah ke bulan dan dirikan negara Papua disana, sebab kami tidak membutuhkan orang Papua, tetapi kami membutuhkan tanah Papua”. Setiap rakyat Papua yang diketahui mendukung Operasi Papua Merdeka ditumpas dengan kejam. Hal ini bisa dikatakan sebagai dosa besar pemerintahan Indonesia.
Penanggulangan Disintegrasi Operasi
Papua Merdeka
Penanggulangan yang dilakukan pemerintah Indonesia dari dulu hingga sekarang cenderung bersifat kekerasan. Tentu bisa saja hal itu bisa membuat rakyat Papua yang pro-Indonesia membelot menjadi pro-Papua karena tidak senang dengan perlakuan Indonesia terhadap bangsanya. Hal itu tentu lebih merugikan Indonesia. Disamping itu, kekerasan terhadap rakyat Papua adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Sebenarnya tanpa melakukan kekerasan, pemerintah Indonesia bisa menanggulangi dengan menempuh jalan damai. Sudah tentu pemerintah harus mensejahterakan rakyat Papua lebih dahulu terlebih kepada pendidikannya. Pemerataan pendidikan harus merata bukan terpusat hanya di Jawa saja.
Hukum di Papua juga harus disamakan dengan hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila demi menjaga persatuan (integrasi). Hukum harus tegas dan keadilan harus dijunjung tinggi agar tidak ada penyalahgunaan hukum ataupun penindasan. Pemerintah juga harus meningkatkan toleransi antar agama, suku, dan ras agar tidak terjadi konflik. Upaya integrasi nasional harus dijalankan semaksimal mungkin dan hal ini juga harus dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia agar senantiasa rakyat Papua tidak merasa tersmarjinalkan dan merasakan kesetaraan sosial dengan masyarakat Indonesia.

Robby Fibrianto Sirait

0 komentar:

Posting Komentar